Mana Janji Presiden Bangun Papua dengan Hati?

 

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menghentikan semua operasi militer di Papua.

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, hal itu harus segera dilakukan karena berbagai penyisiran dan penganiayaan terhadap warga Papua semakin meningkat pascaperistiwa kekerasan pada Kongres Rakyat Papua (KRP) III, Rabu (20/10/2011).

"Kami meminta realisasi konkret perkataan Presiden SBY untuk melakukan pendekatan dengan hati dan komunikasi konstruktif untuk membangun Papua. Jangan menyelesaikan persoalan di Papua dengan jalan kekerasan dan operasi militer," ujar Gomar saat melakukan konferensi pers di kantor PGI, Jakarta, Senin (7/11/2011).


Ia mengaku, sebelum peristiwa kekerasan pasca-KRP III, PGI sempat memberikan surat kepada Presiden untuk menghentikan berbagai tindakan kekerasan dan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik Polri maupun TNI di Papua.

Menurutnya, sebagai kepala negara yang juga panglima tertinggi militer, Presiden seharusnya mengerti pendekatan keamanan dan kekerasan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua.

"Kita tidak tahu surat itu dibaca atau tidak, karena sampai saat ini belum mendapatkan respons. Tetapi, setelah kita kirimkan surat itu pada 17 Oktober 2011, tiga hari setelahnya terjadi peristiwa kekerasan di kongres itu. Ini yang sangat kita sesalkan," kata Gumar.

Karena itu, Gomar mengharapkan agar semua pihak menghentikan segala bentuk kekerasan baik di Papua maupun di Papua Barat. Menurutnya, berbagai tindakan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, tetapi hanya akan mengakibatkan persoalan baru.

"Dan, Presiden SBY juga harus segera melakukan dialog Jakarta-Papua sebagai komitmennya untuk menyelesaikan persoalan di Papua yang semakin mengkhawatirkan ini. Karena sekarang, hampir seluruh masyarakat Papua menginginkan pemerintah segera merealisasikan dialog itu agar berbagai permasalahan di daerahnya bisa diselesaikan dengan baik," tegas Gomar.

Seperti diberitakan, saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 RI di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2011) lalu, Presiden menegaskan, pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai, dan sejahtera.

Di bidang politik, melalui otonomi khusus, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya.

"Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua sebagai gerbang timur wilayah Indonesia," kata Presiden.